Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemanfaatan Anggaran Publik Kota Lama
Peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik Kota Lama sangatlah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Seperti yang dikatakan oleh Pakar Keuangan Publik, Prof. Dr. Bambang Suharnoko, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran publik akan mengurangi potensi terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik.”
Peran masyarakat dalam pengawasan anggaran publik Kota Lama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan APBN serta APBD.”
Dalam proses pengawasan pemanfaatan anggaran publik Kota Lama, masyarakat dapat melibatkan diri melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakorlinses), dan Forum Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat (FKPM). Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, serta saran untuk peningkatan pemanfaatan anggaran publik yang lebih efektif dan efisien.
Namun, tantangan dalam melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik Kota Lama juga tidak bisa dianggap remeh. Menurut data dari Lembaga Survei Independen, hanya 30% dari masyarakat yang benar-benar aktif dalam memantau penggunaan anggaran publik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan anggaran publik.
Maka dari itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik Kota Lama. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), “Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran publik akan memperkuat mekanisme kontrol internal dan eksternal dalam pemerintahan daerah.”
Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan anggaran publik Kota Lama bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan transparan. Ayo, mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk Kota Lama yang lebih maju dan berdaya saing!